Sempat Sebut Janggal, Kemendagri Kini Bilang Anggaran Rp 580 Miliar DPRD DKI Salah Kode Rekening

Subkegiatan kedua berkait Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 153.649.748.978, yang diuraikan ke dalam objek belanja: belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD.

Subkegiatan ketiga pada pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan nilai Rp 2.310.670.340, diuraikan ke dalam objek belanja: belanja pakaian sipil harian (PSH), belanja pakaian sipil lengkap (PSL), belanja pakaian dinas harian (PDH), dan belanja pakaian sipil resmi (PSR).

Subkegiatan keempat adalah kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan senilai Rp 350.332.264.769, diuraikan ke dalam objek belanja: belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.

Baca juga: Anggaran Janggal Rp 580 Miliar, PSI: Harusnya Anggaran Dibuka ke Publik

Subkegiatan kelima, yaitu kegiatan kunjungan kerja dalam daerah senilai Rp 27.272.043.970, diuraikan dalam objek belanja: belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD.

Subkegiatan terakhir pada kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp 41.458.540.986 diuraikan ke dalam objek belanja: belanja penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD.

Total keseluruhan anggaran enam subkegiatan tersebut adalah Rp 580.135.824.007.

Penjelasan wakil ketua DPRD DKI

Sebelum Bahri meluruskan pernyataannya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik telah memberi keterangan terkait anggaran janggal tersebut, Rabu.

Menurut Taufik, anggaran yang disebut janggal oleh Kemendagri tidak berkaitan dengan anggota DPRD DKI Jakarta, melainkan kegiatan Sekretariat Dewan.

Taufik menjelaskan, ada dua jenis anggaran kegiatan, yaitu anggaran kegiatan DPRD dan anggaran Kesekwanan atau Sekretariat Dewan.

"Sekarang kan bukan kegiatan kami DPRD. Itu kan ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan, tapi disebutnya DPRD saja gitu," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI.

Akibat isu anggaran janggal, Taufik berencana memanggil Kemendagri mengenai hal ini. Sebab, saat ini APBD DKI Jakarta masih dalam proses evaluasi.

"Karena itu saya mengajak DPRD akan mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu supaya jangan muncul ke publik dulu, gitu loh," kata Taufik.

(Penulis: Rosiana Haryanti, Singgih Wiryono/Editor: Nursita Sari, Egidius Patnistik)