Kompas.com - 05/03/2021, 09:35 WIB
Banjir melanda pemukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021). Banjir setinggi 30-150 cm yang melanda tiga RW di Pejaten Timur itu disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGBanjir melanda pemukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021). Banjir setinggi 30-150 cm yang melanda tiga RW di Pejaten Timur itu disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Normalisasi sejumlah sungai yang melintasi Jakarta menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Normalisasi sungai itu pertama kali diusulkan tahun 2007 setelah banjir besar melanda Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Normalisasi kemudian mulai dikerjakan, dilanjutkan hingga lima kali pergantian kepemimpinan, mulai dari Fauzi Bowo 2007-2012, Joko Widodo 2012-2014, Basuki Tjahaja Purnama 2014-2017, Djarot Saiful Hidayat 2017 dan saat ini Anies Baswedan.

Namun di masa kepemimpinan Anies, muncul istilah naturalisasi sungai dengan konsep yang berbeda dengan normalisasi. Setelah istilah baru dikeluarkan Anies tahun 2018, progres normalisasi sungai Ciliwung yang ditargetkan rampung di tahun 2019 itu mandek.

Baca juga: Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Rencana awal normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer hanya terealisasi sepanjang 16 kilometer hingga tahun 2017. Tahun 2018 hingga saat ini belum ada progres pengerjaan normalisasi.

Kendalanya adalah pembebasan lahan di proyek normalisasi. Pembebasan lahan merupakan tugas Pemprov DKI Jakarta.

Penghentian pembebasan lahan dinilai fatal

Staf Ahli Kementerian PUPR Firdaus Ali menilai, keputusan Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembebasan lahan untuk normalisasi dinilai fatal terhadap program pengendalian banjir di Jakarta.

"Pasti fatal karena tidak mungkin banjir itu adalah teori antrean, apabila masuk ke badan air, apabila badan air kecil dia akan meluber," kata Firdaus dalam chanel YouTube Najwa Shihab, 25 Februari lalu.

Firdaus mengatakan, melakukan normalisasi sungai merupakan kewajiban pengendalian banjir yang harus dilaksanakan. Dengan memperlebar dan memperdalam sungai bisa menambah kapasitas angkut air dan bisa mengalirkan air secepat mungkin ke laut.

Namun kewajiban pembebasan lahan yang merupakan tugas Pemprov DKI tidak ditunaikan dalam kurun tiga tahun terakhir atau sejak masa Anies.

"(Tahun) 2018 tidak ada, 2019, 2020 tidak ada, akan dimulai kembali 2021," kata Firdaus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Megapolitan
Penyerangan di Jagakarsa, Satu Warga Derita Luka Bacok pada Bagian Lengan

Penyerangan di Jagakarsa, Satu Warga Derita Luka Bacok pada Bagian Lengan

Megapolitan
Kepala Korlantas Persilakan Mudik di Waktu Berikut: 'Kita Perlancar!'

Kepala Korlantas Persilakan Mudik di Waktu Berikut: "Kita Perlancar!"

Megapolitan
Avanza Tabrak Ambulans di Gunung Sahari Jakpus, Pesepeda Jadi Korban

Avanza Tabrak Ambulans di Gunung Sahari Jakpus, Pesepeda Jadi Korban

Megapolitan
UPDATE 15 April: Depok Catat 324 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi dalam Sebulan Terakhir

UPDATE 15 April: Depok Catat 324 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi dalam Sebulan Terakhir

Megapolitan
UPDATE 15 April: 109 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Jumlah Pasien 536 Orang

UPDATE 15 April: 109 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, Jumlah Pasien 536 Orang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bodebek Hujan hingga Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bodebek Hujan hingga Malam

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rizieq Shihab Sesalkan Sikap Bima Arya | Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI

[POPULER JABODETABEK] Rizieq Shihab Sesalkan Sikap Bima Arya | Prada Ilham Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Catat, Cara Dapat Jasa Derek Mobil Resmi di Jalan Tol Gratis dan Berbayar Berikut Tarifnya

Catat, Cara Dapat Jasa Derek Mobil Resmi di Jalan Tol Gratis dan Berbayar Berikut Tarifnya

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2020

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 16 April 2020

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok, 16 April 2021

Megapolitan
Terjaring Razia, 10 Pengendara Motor Wajib Ganti Knalpot Bising dengan Knalpot Standar

Terjaring Razia, 10 Pengendara Motor Wajib Ganti Knalpot Bising dengan Knalpot Standar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X