Janji Pemkot Depok Jamin Hak Ratusan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19, dari Pendampingan hingga Sekolah

"Teman-teman para kader saya di lapangan mendata semua anak-anak yang kehilangan orangtua. Setiap anak yang baru kehilangan (orangtua), langsung masuk (data). Datanya dinamis, walau saya berharap tidak bertambah lagi," ungkap Nessi.

Nessi mengatakan, pihaknya akan berusaha memetakan kebutuhan masing-masing anak. Setiap anak ditengarai mempunyai keperluan dan masalah yang berbeda akibat kehilangan ini.

"Kami masih terus mendata. Kami lakukan pemetaan juga untuk kebutuhan anak-anak. Harapan kami agar tidak salah sasaran dan tidak salah menentukan kebutuhan anak-anak ini," kata dia.

Baca juga: Foto Viral Warga Beji Depok Pasang Bendera Palestina Jelang Agustusan, Polisi Sebut Sudah Diganti dengan Merah Putih

Nessi memberi contoh, ada anak-anak yang kehilangan ibunda tetapi ayahnya masih bekerja dan mampu memenuhi nafkah mereka.

Anak-anak ini tetap harus dicari tahu, apakah memerlukan pendampingan psikologis atau tidak, sebab boleh jadi mereka merasa ada yang hilang dalam kehidupan berkeluarganya.

"Untuk itu kami ada teman-teman psikolog," ujar Nessi.

Begitu pun jika anak-anak itu kehilangan kedua orangtua alias yatim piatu. Pemerintah akan bantu mencarikan keluarga dekatnya dan mengutamakan agar anak tersebut diasuh oleh keluarga dekatnya jika bersedia.

"Kalau tidak ada, kami akan ke Dinas Sosial karena di sana ada panti asuhan, tapi yang pertama harus dicari keluarganya dulu. Jangan sampai kami titip (ke panti asuhan) tapi ternyata ada keluarga yang mau mengasuh," ujar Nessi.

Jamin hak-hak dasar sebagai kewajiban pemerintah

Inti dari seluruh kerja dan rencana ini adalah jaminan pemenuhan hak-hak dasar anak yang kehilangan orangtuanya akibat Covid-19 oleh Pemkot Depok.

"Jangan sampai mereka kehilangan orangtua, lalu kehilangan haknya. Jangan sampai karena tidak terdata dan mereka tidak tahu harus seperti apa," kata Nessi.

Ia berani menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen akan hal ini. Arahan bahkan datang langsung dari Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono.

"Pak Wali (Kota) dan Wakil (Wali Kota) merasa bahwa anak-anak ini perlu perhatian dari pemerintah, perlu pendampingan," ujar Nessi.

"Ini kewajiban kami supaya kami bisa memenuhi hak mereka, hak dasar mereka, seperti pendidikan dan kesehatan," tambahnya.

Baca juga: Ditangkap Polisi karena Hilangkan Barang Bukti, Richard Lee Tak Ditahan

Kelak, tak semua pemenuhan hak anak yatim/piatu itu dilakukan oleh DPAPMK. Kebutuhan anak-anak itu akan dihubungkan dengan dinas/perangkat daerah yang berkaitan.

"Itu akan dihubungkan dengan program Pemkot Depok untuk masyarakat. Untuk kebutuhan pendidikannya, kami akan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, karena kan memang seperti pendidikan SD-SMP gratis," kata Nessi memberi contoh lagi.

Begitu pun soal hak-hak lain seperti urusan kartu identitas anak (KIA) dan tetek bengek administrasi kependudukan, Nessi memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memenuhi hak anak-anak itu.

"Pokoknya hak dasar anak-anak kami usahakan penuhi. Hak hidup merekalah, baik itu hak sipil, administrasi kependudukan, maupun hak kesehatan dan pendidikan, kami penuhi semuanya, hak dasarnya," pungkasnya.