50 Keluarga Digusur, Lahan Sengketa di Karet Tengsin Akan Jadi Kantor untuk Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 11/10/2021, 13:44 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI.   Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan.   Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warta KotaPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan. Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur rumah yang dihuni sedikitnya 50 keluarga di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Mereka yang tergusur akan dipindahkan ke rumah susun karena tanah seluas 4.695 yang mereka tempati saat ini adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi mengatakan, lahan tersebut nantinya akan dibangun kantor untuk kebutuhan Pemprov DKI.

"Kami optimalisasi, gunakan sebagai kantor," kata Reza saat dihubungi, Senin (11/10/2021).

Baca juga: Digusur Pemprov DKI, 40 Keluarga di Karet Tengsin Akan Dipindahkan ke Rusun

Reza mengatakan, saat ini kebutuhan akan ruang kantor bagi pemprov DKI sangat besar. Di sisi lain, lahan yang dimiliki sangat terbatas.

Oleh karena itu Pemprov DKI harus memanfaatkan seluruh aset yang ada, termasuk lahan di Karet Tengsin yang masih ditempati warga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Reza mengatakan, nantinya bukan tidak mungkin kantor yang akan dibangun di lahan itu juga akan disewakan ke pihak swasta.

"Saya rasa juga terbuka untuk itu (disewakan). Karena bagaimanapun juga kami sekarang ini harus mengoptimalkan seluruh aset tetapi prioritas kami tentu adalah untuk kebutuhan kantor kami dulu. Kalau kebutuhan kantor itu sudah terpenuhi sisanya kita manfaatkan," ujarnya.

Baca juga: Tak Mau Digusur, Warga Karet Tengsin: Saya Sudah Sepuh, Jangan Disuruh ke Rusun...

Reza menambahkan, saat ini proses relokasi warga ke rusun masih dalam tahap sosialisasi.

BPAD DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di plang tersebut juga tertulis 'Barang siapa merusak/memasuki/memanfaatkan tanah tanpa izin, diancam hukuman penjara/denda sesuai Pasal 167 jo. 385 jo. 389 jo.551 KUHP'.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Megapolitan
Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Megapolitan
RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

Megapolitan
Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Megapolitan
Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Megapolitan
Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Megapolitan
LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

Megapolitan
Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.