Kompas.com - 11/10/2021, 16:31 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI.   Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan.   Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warta KotaPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur 40 kepala keluarga yang tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dipindahkan ke rumah susun milik Pemprov DKI. Hal ini dikarenakan tanah yang mereka tempati seluas 4.695 di Karet Tengsin adalah milik Pemprov DKI berdasarkan putusan pengadilan. Pada Rabu (29/9/2021) hari ini, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya 50 keluarga yang sudah tinggal di Jalan Mutiara RT 07 RW 04 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat akan segera digusur dari rumah mereka.

Penggusuran ini terjadi lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang memenangkan sengketa atas tanah seluas 4.695 hektar tersebut berencana akan membangun kantor pemerintahan.

“Kami optimalisasi, gunakan sebagai kantor,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi, Senin (11/10/2021).

Reza mengatakan, saat ini kebutuhan akan ruang kantor bagi pemprov DKI sangat besar. Di sisi lain, lahan yang dimiliki sangat terbatas.

Oleh karena itu Pemprov DKI harus memanfaatkan seluruh aset yang ada untuk pembangunan kantor, termasuk lahan di Karet Tengsin yang masih ditempati warga.

Baca juga: 4 Tahun Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta: Para Pejabat Mengundurkan Diri, ASN Ogah Promosi

Warga dipindahkan ke rusun

Menurut Reza, saat ini proses relokasi warga ke rumah susun (rusun) masih dalam tahap sosialisasi.

Sebagian warga menyampaikan keberatannya jika harus pindah ke rusun, apalagi tinggal di rusun tidak gratis. Mereka harus membayar biaya sewa setiap bulannya.

“Kalau kita pindah ke rusun terus kita tetap bayar di sana, itu kan jadi repot kita jadinya. Kita lagi kena musibah, terus di suruh bayarin rusun," kata seorang warga, Firmansyah, Kamis (30/9/2021).

"Untuk pindah saja kita sudah bingung, gimana mau bayarin rusun," sambungnya.

Baca juga: Tak Lagi Menjabat Setelah Oktober 2022, Akankah Anies Dilupakan dalam Bursa Capres 2024?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Video Viral Pemain Sepak Bola di Lapangan Ingub Muara Angke Disebut Rusak Rumah, Ini Penjelasan Pengelola

Video Viral Pemain Sepak Bola di Lapangan Ingub Muara Angke Disebut Rusak Rumah, Ini Penjelasan Pengelola

Megapolitan
Usung The Ultimate Showcase of Indonesia, 70 Persen Area TMII Bakal Jadi Kawasan Hijau

Usung The Ultimate Showcase of Indonesia, 70 Persen Area TMII Bakal Jadi Kawasan Hijau

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak di Tangerang, Pemerintah Terapkan Belajar dari Rumah

Kasus Covid-19 Melonjak di Tangerang, Pemerintah Terapkan Belajar dari Rumah

Megapolitan
Penerapan Prokes di Jakarta Mulai Kendur, Wagub DKI: Tindak Siapa Pun yang Melanggar

Penerapan Prokes di Jakarta Mulai Kendur, Wagub DKI: Tindak Siapa Pun yang Melanggar

Megapolitan
Polsek Tanjung Duren Amankan 1.847 Butir Pil Ekstasi Berlogo Superman

Polsek Tanjung Duren Amankan 1.847 Butir Pil Ekstasi Berlogo Superman

Megapolitan
Wali Kota Jakut Minta Masyarakat Tak Pakai Calo Urus Pelayanan Publik

Wali Kota Jakut Minta Masyarakat Tak Pakai Calo Urus Pelayanan Publik

Megapolitan
Kedapatan Bawa 17 Kilogram Ganja, Seorang Kurir Narkoba Ditangkap Polres Depok

Kedapatan Bawa 17 Kilogram Ganja, Seorang Kurir Narkoba Ditangkap Polres Depok

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun di Prapanca Jaksel, Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil, 3 Pemotor Luka-luka

Kecelakaan Beruntun di Prapanca Jaksel, Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil, 3 Pemotor Luka-luka

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangsel Masih Tetap Jalankan PTM 100 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangsel Masih Tetap Jalankan PTM 100 Persen

Megapolitan
PM Singapura Berkunjung ke Indonesia, Menhan Prabowo: Kita Perlu Persahabatan yang Baik dengan Tetangga

PM Singapura Berkunjung ke Indonesia, Menhan Prabowo: Kita Perlu Persahabatan yang Baik dengan Tetangga

Megapolitan
Gandeng 26 Komunitas Balap Motor, Polres Metro Bekasi Siap Gelar Street Race Februari

Gandeng 26 Komunitas Balap Motor, Polres Metro Bekasi Siap Gelar Street Race Februari

Megapolitan
Wagub Ariza: BOR di DKI Jakarta Naik 38 Persen, ICU 13 Persen

Wagub Ariza: BOR di DKI Jakarta Naik 38 Persen, ICU 13 Persen

Megapolitan
Saksi Sebut Anggota FPI Ikut Baiat ISIS Hanya karena Lihat Atribut, Kubu Munarman Keberatan

Saksi Sebut Anggota FPI Ikut Baiat ISIS Hanya karena Lihat Atribut, Kubu Munarman Keberatan

Megapolitan
Begal Makin Meresahkan di Kota Bekasi, Polisi: Hindari Tempat Gelap

Begal Makin Meresahkan di Kota Bekasi, Polisi: Hindari Tempat Gelap

Megapolitan
Diduga Tersasar karena Peta Digital, Kakek Kayuh Sepeda Masuk Tol Sedyatmo

Diduga Tersasar karena Peta Digital, Kakek Kayuh Sepeda Masuk Tol Sedyatmo

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.