Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti ICW: DPRD DKI Mau Wisata ke Lombok atau Studi Banding?

Kompas.com - 09/09/2015, 18:45 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Studi banding yang dilakukan Komisi C dan D DPRD DKI Jakarta ke Nusa Tenggara Barat dan Bali dinilai tidak tepat sasaran. Sebab, penerapan program di daerah-daerah yang mereka kunjungi dianggap tidak lebih baik dari yang dilaksanakan di Jakarta.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai, kunjungan kerja yang dilakukan ke NTB dan Bali lebih bernuansa liburan ketimbang bekerja. [Baca: Ini Anggaran untuk Anggota DPRD DKI yang Lakukan Studi Banding]

Ia kemudian mencontohkan kunjungan Komisi C ke NTB yang bertujuan untuk membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah dan sistem pajak daerah.

"Enggak terbalik itu? Sistem pungutan daerah melalui pajak di Jakarta kan lebih baik. Jadi, mereka di sana mau wisata di Lombok atau mau studi? Kalau mau studi seharusnya orang NTB-nya yang lebih baik ke sini," kata Donal saat dihubungi, Rabu (9/9/2015).

Selain itu, Donal juga menyoroti kunjungan Komisi D ke Bali. Dalam agendanya, salah satu agenda kunjungan DPRD di Pulau Dewata adalah menyambangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. [Baca: Selain Bali, Anggota DPRD DKI Juga Kunjungan Kerja ke Sulsel dan NTB]

Namun, tidak dijelaskan mengenai maksud DPRD mendatangi kantor instansi tersebut. "PU di DKI kan lebih maju. Saya rasa kunjungan mereka ke sana enggak nyambung," ujar dia. [Baca: Studi Banding DPRD DKI ke Bali terkait dengan Reklamasi Teluk Benoa]

Sebagai informasi, saat ini tercatat ada empat komisi di DPRD DKI yang sedang melakukan studi banding ke empat daerah berbeda selama tiga hari ke depan.

Selain Komisi C dan D, dua komisi lainnya adalah Komisi A yang melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan terkait peningkatan pelayanan masyarakat dan ketertiban umum.

Selain itu, ada pula Komisi B yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor dengan tujuan kunjungan ke Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan di Kota Bogor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Warteg Terbakar, Jalan Duren Tiga Arah Kemang Sempat Ditutup

Ada Warteg Terbakar, Jalan Duren Tiga Arah Kemang Sempat Ditutup

Megapolitan
Diduga karena Korsleting, Sebuah Warteg Terbakar di Duren Tiga

Diduga karena Korsleting, Sebuah Warteg Terbakar di Duren Tiga

Megapolitan
Bocah Jatuh dari Rusunawa Rawa Bebek, Pengamat: Kondisi Rusunawa di DKI Mengkhawatirkan

Bocah Jatuh dari Rusunawa Rawa Bebek, Pengamat: Kondisi Rusunawa di DKI Mengkhawatirkan

Megapolitan
Jalan Prof Dr Satrio Macet Panjang Imbas Proyek Drainase

Jalan Prof Dr Satrio Macet Panjang Imbas Proyek Drainase

Megapolitan
Staf Hasto Kristiyanto Berencana Laporkan Penyidik KPK ke Kompolnas

Staf Hasto Kristiyanto Berencana Laporkan Penyidik KPK ke Kompolnas

Megapolitan
Staf Hasto Kristiyanto Mengaku Siap Kembali Diperiksa KPK, tapi Masih Waswas

Staf Hasto Kristiyanto Mengaku Siap Kembali Diperiksa KPK, tapi Masih Waswas

Megapolitan
Soal Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada DKI, DPD Golkar : Itu Hak PKS, Silahkan Saja

Soal Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada DKI, DPD Golkar : Itu Hak PKS, Silahkan Saja

Megapolitan
Gerindra Kota Bogor Masih Tunggu Arahan DPP untuk Tentukan Cawalkot Bogor

Gerindra Kota Bogor Masih Tunggu Arahan DPP untuk Tentukan Cawalkot Bogor

Megapolitan
Pengamat: Rusunawa Rawa Bebek Bukan Ditujukan untuk Keluarga, melainkan Buruh

Pengamat: Rusunawa Rawa Bebek Bukan Ditujukan untuk Keluarga, melainkan Buruh

Megapolitan
Strategi Unik Bima Arya untuk Pilkada Jabar 2024, Pasang Billboard Skincare 'Cerah' dan Janji Bagikan ke Warga

Strategi Unik Bima Arya untuk Pilkada Jabar 2024, Pasang Billboard Skincare "Cerah" dan Janji Bagikan ke Warga

Megapolitan
Kuasa Hukum Klaim Hasto dan Stafnya Dapat Ancaman dari KPK Setelah Lapor ke Bareskrim dan Komnas HAM

Kuasa Hukum Klaim Hasto dan Stafnya Dapat Ancaman dari KPK Setelah Lapor ke Bareskrim dan Komnas HAM

Megapolitan
Resahnya Warga Melawai dengan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman, Bikin Gaduh dan Kumuh

Resahnya Warga Melawai dengan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman, Bikin Gaduh dan Kumuh

Megapolitan
Puluhan Anak Berenang di Kali Keruh dan Banyak Ular, Petugas LMK: Takut Mereka Jadi Mangsa

Puluhan Anak Berenang di Kali Keruh dan Banyak Ular, Petugas LMK: Takut Mereka Jadi Mangsa

Megapolitan
Soal Peluang Maju di Pilkada Jabar, Walkot Depok: Tergantung PKS dan Keluarga

Soal Peluang Maju di Pilkada Jabar, Walkot Depok: Tergantung PKS dan Keluarga

Megapolitan
Empat Partai di Kota Bogor Deklarasikan Koalisi Bogor Maju untuk Pilkada 2024

Empat Partai di Kota Bogor Deklarasikan Koalisi Bogor Maju untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com