Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang Keluhkan Kenaikan Tarif Lahan di Pasar Induk Kramatjati

Kompas.com - 16/01/2019, 20:43 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan tarif kompensasi lahan serta biaya pengelolaan pasar untuk pedagang pelataran (K-5) di Pasar Induk Kramatjati dikeluhkan para pedagang.

Hal ini lantaran kenaikan tersebut dirasa cukup berat oleh mereka.

"Ya berat, Mbak, kami pendapatan enggak seberapa apalagi dengan kenaikan yang tinggi," ujar salah satu pedagang, Runi (62) saat ditemui wartawan di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Tarif Kompensasi Lahan di Pasar Induk Kramatjati Naik Rp 500.000 Lebih

Pedagang makanan yang sudah berjualan dari tahun 1975 tersebut mengaku baru kali ini ia harus membayar biaya kompensasi.

"Memang kalau retribusi sebelumnya Rp 11.000 tapi kalau yang sewa per tahun itu berat," kata dia.

Selain Runi, pedagang lain yang bernama Hengki (47) kurang setuju dengan adanya kenaikan yang dirasa cukup signifikan, yakni dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 2.085.600.

"Tanya saja sama semua di sini, mungkin merasa keberatan juga ya, itu cukup besar kenaikannya," ungkapnya.

Ia bahkan berharap agar kenaikan ini tak seharusnya terjadi.

"Masih berharap agar enggak naik, kalau pun naik mungkin Rp 200.000 saja begitu," lanjut Hengki.

Berbeda dengan mereka, pedagang lain bernama Fifi mengaku tidak terlalu keberatan dengan adanya kenaikan tarif kompensasi lahan tersebut.

"Ya saya ikut saja baiknya bagaimana, karena pastinya kan mereka (pengelola) sudah memikirkan itu," tutupnya.

Sebelumnya, Manager UPB Pasar Induk Kramatjati Agus Lamun mengatakan, tarif kompensasi lahan serta biaya pengelolaan pasar untuk pedagang pelataran (K-5) yang berjualan di Pasar Induk Kramatjati resmi dinaikkan.

Baca juga: Tarif Kompensasi Lahan dan Retribusi Tak Hanya Berlaku di Pasar Induk Kramatjati

"Sebenarnya kenaikan ini kan adalah penyesuaian. Karena tarif tersebut sudah berlaku dari tahun 2004 sampai 2018," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Kenaikan tarif ini akan diberlakukan pada Januari 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Bisa Periksa Ulang Teman dan Kerabat Akseyna, Mahasiswa UI yang Tewas 9 Tahun Lalu

Polisi Bisa Periksa Ulang Teman dan Kerabat Akseyna, Mahasiswa UI yang Tewas 9 Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Jakut Minta Pengurus RT dan RW Awasi Warga Agar Tak Terjerumus Judi Online

Pemkot Jakut Minta Pengurus RT dan RW Awasi Warga Agar Tak Terjerumus Judi Online

Megapolitan
Kakak Beradik di Bogor Rekrut 70 Selebgram untuk Promosikan Situs Judi Online

Kakak Beradik di Bogor Rekrut 70 Selebgram untuk Promosikan Situs Judi Online

Megapolitan
Polisi Tangkap Perekrut Selebgram untuk Promosikan Judi Online di Bogor

Polisi Tangkap Perekrut Selebgram untuk Promosikan Judi Online di Bogor

Megapolitan
Balita 4 Tahun di Johar Baru Diduga Diculik Saat Orangtua Pergi ke Pasar

Balita 4 Tahun di Johar Baru Diduga Diculik Saat Orangtua Pergi ke Pasar

Megapolitan
Pengamat Nilai Duet Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta Tetap Menjual karena Faktor Anies

Pengamat Nilai Duet Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta Tetap Menjual karena Faktor Anies

Megapolitan
Kasus Bus Wisata Kena Pungli Jukir Liar, Heru Budi Klaim Ada Tim yang Awasi 100 Titik Parkir

Kasus Bus Wisata Kena Pungli Jukir Liar, Heru Budi Klaim Ada Tim yang Awasi 100 Titik Parkir

Megapolitan
Gara-gara Rokok, Gudang Cat di Kelapa Gading Terbakar

Gara-gara Rokok, Gudang Cat di Kelapa Gading Terbakar

Megapolitan
Bocah Tewas Jatuh dari Rusunawa Rawa Bebek, Heru Budi Minta Warga Saling Jaga Anak-anak

Bocah Tewas Jatuh dari Rusunawa Rawa Bebek, Heru Budi Minta Warga Saling Jaga Anak-anak

Megapolitan
Bawaslu Tingkat Kota DKI Tak Punya Ruang Gakkumdu, Dikhawatirkan Berdampak pada Pelaksanaan Pilkada 2024

Bawaslu Tingkat Kota DKI Tak Punya Ruang Gakkumdu, Dikhawatirkan Berdampak pada Pelaksanaan Pilkada 2024

Megapolitan
Cegah Kehilangan Motor, Pengelola Parkir RTH Kalijodo Akan Pasang CCTV

Cegah Kehilangan Motor, Pengelola Parkir RTH Kalijodo Akan Pasang CCTV

Megapolitan
Kasus Kematian Akseyna UI, Polisi: Jika Dibunuh, Ada 'Gap' 6 Hari Untuk Pelaku Hilangkan Jejak

Kasus Kematian Akseyna UI, Polisi: Jika Dibunuh, Ada "Gap" 6 Hari Untuk Pelaku Hilangkan Jejak

Megapolitan
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada DKI, DPD Golkar: Kami Masih dengan KIM

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada DKI, DPD Golkar: Kami Masih dengan KIM

Megapolitan
Jelang Pilkada Jakarta, Bawaslu DKI Belum Punya Ruang Gakkumdu di Tingkat Kota

Jelang Pilkada Jakarta, Bawaslu DKI Belum Punya Ruang Gakkumdu di Tingkat Kota

Megapolitan
Ikut Heru Budi Blusukan di Jakarta, Gibran: Main Aja...

Ikut Heru Budi Blusukan di Jakarta, Gibran: Main Aja...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com