Kompas.com - 17/07/2019, 12:55 WIB
Aksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019). Vitorio MantaleanAksi unjuk rasa sejumlah guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019).

Inay pun mengklaim bahwa penyusunan perwal tersebut telah didiskusikan bersama para pengelola sekolah swasta.

Adu tafsir

Inayatullah menyatakan, penerbitan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 bertujuan untuk mengatur peraturan menteri secara teknis sekilas tak bertentangan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 3 menyebut, peraturan menteri ini bertujuan salah satunya untuk digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB sesuai kewenangannya.

Mengenai sistem PPDB dua tahap pun bukannya tanpa landasan hukum, kecuali jika landasan hukum yang dimaksud hanyalah Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Sebab, sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB, Wali Kota Bekasi telah mengatur PPDB dua tahap ini dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 yang diundangkan sejak 31 Mei 2019.

Baca juga: BMPS Sebut Ada SMPN di Bekasi Kelebihan Kapasitas, Dinas Pendidikan Membantah

Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tertulis, "tahap II penerimaan calon peserta didik baru hanya untuk jalur zonasi, dilaksanakan apabila terdapat daya tampung yang belum terpenuhi atau adanya bangku kosong dimulai tanggal 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) Juli 2019."

Akan tetapi, Ayung Sardi Dauly menganggap Pemerintah Kota Bekasi sengaja menerbitkan peraturan sendiri guna mengadakan PPDB tahap dua melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 tersebut.

"Pemkot Bekasi menggunakan perwal tidak sesuai permen, di mana jalur zonasi (radius) itu harusnya 90 persen. Kota Bekasi hanya 87 persen. Dia buat kuota jalur perpindahan orangtua 5 persen. Sementara perpindahan kan enggak seluruhnya orangtua pindah ke Kota Bekasi. Itu disiasati saja sehingga ada kuota kosong dan dimanfaatkan oknum-oknum untuk menjanjikan (kursi di sekolah negeri)," ujar Ayung protes.

Namun, dalam Peraturan Wali Kota  Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 10, tercantum bahwa jalur zonasi berbasis jarak di Bekasi sebesar 93 persen dari daya tampung, terdiri dari: (1) 83 persen berbasis radius dengan ketentuan calon peserta didik baru wajib mengikuti verifikasi Kartu Keluarga untuk menentukan titik koordinat dan (2) 10 persen berbasis afirmasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Megapolitan
Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Kronologi Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara

Megapolitan
Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Jakpro Sebut Akan Ada Seleksi Warga yang Tinggal di Kampung Susun Bayam

Megapolitan
Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Target Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Diperluas, Kini Sasar Pelayan Publik

Megapolitan
Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Tembok Bentuk Protes Warga Pondok Bambu Terkait Masalah Banjir Dibongkar, Ini Hasil Kesepakatannya

Megapolitan
Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Ditangkap, Polisi Buru Pemain Utama

Megapolitan
Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Kronologi Kurir dan Pengedar 25 Kg Sabu Dikejar Polisi hingga Tabrak Motor dan Gerobak

Megapolitan
1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

1-16 Januari, 5 WNA Dideportasi dan 63 WNA Ditolak Masuk Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak Penyandang Autisme di Bekasi

Megapolitan
Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Polres Jakbar Disebut Hentikan Kasus Mafia Tanah yang Dilaporkan Teknisi AC

Megapolitan
3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

3 Orang Diamankan Terkait Pengeroyokan Anggota TNI AD, 1 Jadi Tersangka

Megapolitan
Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Seorang ASN Terpapar Covid-19, Satu Ruangan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Sementara

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Disdik Kota Tangerang Tetap Terapkan PTM 100 Persen meski Khawatir dengan Omicron

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.