Babak Baru Polemik Ormas Kelola Parkir Minimarket di Bekasi

Kompas.com - 21/11/2019, 06:01 WIB
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda usai dipanggil Komisi III DPRD Kota Bekasi terkait kisruh ormas di Bekasi minta jatah kelola parkir minimarket, Senin (18/11/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANKepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda usai dipanggil Komisi III DPRD Kota Bekasi terkait kisruh ormas di Bekasi minta jatah kelola parkir minimarket, Senin (18/11/2019).

BEKASI, KOMPAS.com — Hampir sebulan lewat, polemik ormas di Kota Bekasi minta jatah pengelolaan parkir minimarket belum juga usai. Berbagai pihak kini tengah menyoroti penerbitan surat tugas oleh Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Kota Bekasi kepada anggota ormas untuk mengelola parkir.

Surat tersebut menjadi kontroversi karena jadi sumber konflik ormas dengan pengusaha minimarket.

Selain itu, penerbitannya kemungkinan cacat administrasi. Anggota ormas ditunjuk begitu saja sebagai pengelola parkir tanpa legitimasi hukum ataupun proses lelang.

Baca juga: Polisi Masih Selidiki Dugaan Korupsi pada Penerbitan Surat Tugas Ormas Kelola Parkir di Bekasi

Polemik tersebut memasuki babak baru. Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda yang sudah dipanggil polisi perihal dugaan tindak pidana korupsi di balik penerbitan surat itu kini dipanggil oleh Komisi III DPRD Kota Bekasi.

Penerbitan surat tugas dinilai salahi aturan

Komisi III (bidang keuangan) DPRD Kota Bekasi menyatakan bahwa langkah Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda menerbitkan surat tugas bagi anggota ormas mengelola parkir minimarket merupakan kesalahan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz, seusai menyelenggarakan rapat tertutup bersama jajarannya dengan Aan, Senin (18/11/2019).

Kekeliruan pertama, kata Muin, ditilik dari segi obyek pajak.

"Parkir minimarket dikelola perorangan itu salah karena itu kan pajak perusahaan. Minimarket kan perusahaan," ujar Muin melalui telepon, Rabu.

Kekeliruan berikutnya, lanjut Muin, ada dalam proses penerbitan surat tugas itu.

Baca juga: Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

"Kami sudah menyarankan enggak boleh lagi ada surat tugas karena belum ada badan hukumnya. Jadi walaupun masuk ke kas daerah sesuai dengan prosedurnya, prosesnya ini kan banyak yang enggak sesuai dengan aturan," kata dia.

Terakhir, Muin menyatakan bahwa belum ada payung hukum untuk membenarkan langkah Bapenda Kota Bekasi yang tiba-tiba menunjuk anggota ormas untuk mengelola parkir minimarket.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X