Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Kompas.com - 31/05/2020, 06:05 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di area revitalisasi Monas, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di area revitalisasi Monas, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan jika hak keuangan milik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) juga dipangkas atau dirasionalisasi untuk Covid-19.

Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Saefullah, hak keuangan TGUPP juga dipangkas seperti yang dilakukan pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) milik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemangkasan dilakukan terhadap 25 persen penghasilan yang diterima TGUPP. Sementara 25 persen lainnya ditunda. Sehingga, penghasilan yang diterima TGUPP kini sebesar 50 persen dari penghasilan semula.

Baca juga: Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

 

"Jadi yang diperlakukan PNS DKI dan TGUPP terhadap rasionalisasi ini sama. Kalau PNS terhadap TKDnya, kalau gajinya full. Sementara TGUPP kan tidak dikenal gaji dan tidak dikenal TKD dia hanya penghasilannya itu lah yang dipotong," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Ia menjelaskan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020. Namun, Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya.

"Berlaku mundur memang per bulan April. Konsekuensinya ada hak-hak TGUPP yang sudah diberikan karena kan Kepgubnya mundur. Nah kita sudah tanya ke akuntasi dan sudah tanya ke inspektur juga, bahwa ini nanti bisa sebagai uang muka. Nanti hak TGUPP ke belakang itu akan dipotong disesuaikan," kata dia.

Baca juga: THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini berujar, pembayaran hak keuangan TGUPP masuk dalam pos anggaran kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Hal ini berbeda dengan gaji dan TKD PNS yang masuk dalam pos anggaran belanja pegawai.

"Arahan Pak Gubernur dari awal kepada kita itu bahwa sekarang ini kita masih suasana sulit, dunia sulit, Indonesia sulit Jakarta sulit, jadi semua komponen itu harus ada rasionalisasi," tutur Saefullah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Megapolitan
30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Megapolitan
Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Megapolitan
Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Megapolitan
Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Megapolitan
Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

Megapolitan
Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X