Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Kompas.com - 31/05/2020, 06:05 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di area revitalisasi Monas, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di area revitalisasi Monas, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan jika hak keuangan milik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga dipangkas atau dirasionalisasi untuk Covid-19.

Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Saefullah, hak keuangan TGUPP juga dipangkas seperti yang dilakukan pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) milik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemangkasan dilakukan terhadap 25 persen penghasilan yang diterima TGUPP. Sementara 25 persen lainnya ditunda. Sehingga, penghasilan yang diterima TGUPP kini sebesar 50 persen dari penghasilan semula.

Baca juga: Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

 

"Jadi yang diperlakukan PNS DKI dan TGUPP terhadap rasionalisasi ini sama. Kalau PNS terhadap TKDnya, kalau gajinya full. Sementara TGUPP kan tidak dikenal gaji dan tidak dikenal TKD dia hanya penghasilannya itu lah yang dipotong," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Ia menjelaskan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020. Namun, Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya.

"Berlaku mundur memang per bulan April. Konsekuensinya ada hak-hak TGUPP yang sudah diberikan karena kan Kepgubnya mundur. Nah kita sudah tanya ke akuntasi dan sudah tanya ke inspektur juga, bahwa ini nanti bisa sebagai uang muka. Nanti hak TGUPP ke belakang itu akan dipotong disesuaikan," kata dia.

Baca juga: THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini berujar, pembayaran hak keuangan TGUPP masuk dalam pos anggaran kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Hal ini berbeda dengan gaji dan TKD PNS yang masuk dalam pos anggaran belanja pegawai.

"Arahan Pak Gubernur dari awal kepada kita itu bahwa sekarang ini kita masih suasana sulit, dunia sulit, Indonesia sulit Jakarta sulit, jadi semua komponen itu harus ada rasionalisasi," tutur Saefullah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyekatan Jalur Mudik, Hingga Hari Ini Polda Metro Jaya Sudah Putar Balik 3.391 Kendaraan

Penyekatan Jalur Mudik, Hingga Hari Ini Polda Metro Jaya Sudah Putar Balik 3.391 Kendaraan

Megapolitan
Tempat Wisata di Jakarta Buka saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Tempat Wisata di Jakarta Buka saat Libur Lebaran, Kapasitas Maksimum 30 Persen

Megapolitan
Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Masih Bertahan di Kawasan JIS, Warga Kampung Kebun Bayam Tunggu Huntara Selesai

Megapolitan
Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Fakta Peserta Laporkan Ketua Arisan Lebaran ke Polisi, Berawal Pengakuan Uang Rp 950 Juta Dicuri

Megapolitan
Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Warga Kampung Kebun Bayam Belum Pindah, Pengangkatan Atap JIS Ditunda

Megapolitan
Beragam Modus demi Lolos Penyekatan Mudik: Naik Ambulans hingga Nekat Terobos Pembatas Jalan

Beragam Modus demi Lolos Penyekatan Mudik: Naik Ambulans hingga Nekat Terobos Pembatas Jalan

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 115 Orang, 6 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 115 Orang, 6 Meninggal

Megapolitan
30 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 316 Pasien Masih Dirawat dan Isolasi

30 Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 316 Pasien Masih Dirawat dan Isolasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X