Lima Instruksi Ridwan Kamil untuk Depok yang Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

3. Waspadai klaster pilkada

Emil juga menyoroti bakal dimulainya masa kampanye Pilkada Depok 2020 pada akhir September nanti, sementara kasus Covid-19 di Depok tengah tinggi-tingginya.

Baca juga: Pemkot Depok Berencana Longgarkan Jam Malam, Asosiasi Pusat Belanja: Angin Segar untuk Kami

Apalagi, KPU RI tidak melarang digelarnya kampanye tatap muka, yang artinya para kandidat dapat menggelar kampanye di lapangan terbuka hingga blusukan.

"Satu yang dikhawatirkan juga tentang Pilkada. Saya titip protokol kesehatan masa kampanye. Saya titip karena Pak Wali (Idris) akan berkontestasi lagi. Mudah-mudahan akan berkampanye dengan protokol kesehatan," ungkap Emil.

"Kampanye boleh. Jadi sambil kampanye, sambil memberantas Covid-19 juga. Kira-kira begitu tema Pilkada 2020. Media juga tolong monitor, jangan sampai terjadi klaster pilkada," tambahnya.

4. Pengetatan zona merah

Emil memastikan bahwa wilayah Depok, bersama Bekasi dan Bogor bakal mendukung PSBB ketat yang diterapkan di DKI Jakarta.

Namun, pihaknya tak mungkin melakukan kebijakan yang sama karena keadaan finansial yang tak dapat disejajarkan dengan DKI Jakarta.

Maka, pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) menjadi jalan tengah dan disiapkan untuk zona-zona merah.

"Pengetatan zona merah karena klaster rumah tangganya tinggi di sini, selain klaster perkantoran," kata Emil.

Baca juga: Asosiasi Pusat Belanja Perkirakan 40 Persen Gerai Tutup karena Jam Malam di Depok

"Kalau Pak Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta) kan kantor maksimal 25 persen (pegawai), mungkin di kita polanya tidak pukul rata, tapi berdasarkan zona merah. Kalau ada zona merah, tolong kondisikan dengan PSBM yang kita bahas kemarin. Memang tidak mudah tapi mari kita ihtiarkan supaya satu frekuensi dengan Jakarta," ungkapnya kepada Idris.

5. Menghitung ongkos sosial

Emil tak menampik bila pembatasan yang lebih ketat terpaksa diterapkan karena kasus Covid-19 di Depok terus meningkat.

Ia pun meminta agar ongkos sosial akibat pengetatan ini, seperti lewat kebijakan jam malam di Depok, dihitung dan diusulkan ke pihaknya.

"Salah satu instruksi konkret, pengetatan ini pasti akan berdampak pada sektor informal yang tidak bisa kerja dan jualan. Semakin ketat kan ada dampaknya. Dampak itu yang saya minta Pak Wali (Idris) menghitung," tutur Emil.

"Nanti kita hitung, apakah bansosnya bisa ditambah lewat anggaran Depok atau provinsi. Itu yang akan dihitung agar lebih terukur," tutupnya.