Total keseluruhan anggaran enam subkegiatan tersebut adalah Rp 580.135.824.007.
Sebelum Bahri meluruskan pernyataannya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik telah memberi keterangan terkait anggaran janggal tersebut, Rabu.
Menurut Taufik, anggaran yang disebut janggal oleh Kemendagri tidak berkaitan dengan anggota DPRD DKI Jakarta, melainkan kegiatan Sekretariat Dewan.
Taufik menjelaskan, ada dua jenis anggaran kegiatan, yaitu anggaran kegiatan DPRD dan anggaran Kesekwanan atau Sekretariat Dewan.
"Sekarang kan bukan kegiatan kami DPRD. Itu kan ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan, tapi disebutnya DPRD saja gitu," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI.
Akibat isu anggaran janggal, Taufik berencana memanggil Kemendagri mengenai hal ini. Sebab, saat ini APBD DKI Jakarta masih dalam proses evaluasi.
"Karena itu saya mengajak DPRD akan mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu supaya jangan muncul ke publik dulu, gitu loh," kata Taufik.
(Penulis: Rosiana Haryanti, Singgih Wiryono/Editor: Nursita Sari, Egidius Patnistik)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.