Kompas.com - 12/01/2021, 07:09 WIB
PSBB Ketat Jawa-Bali KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoPSBB Ketat Jawa-Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021.

Aturan ini pun diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang segera mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Namun, pemberlakuan aturan ini menimbulkan berbagai pro dan kontra, terutama dari para pengusaha.

Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi.

Dia menyebutkan, dunia usaha berkeberatan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM. Sebab, kebijakan ini disebut akan meredupkan sektor ekonomi.

"Menyikapi tentang beberapa penyusunan ulang kriteria pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19, kami masih melihat bahwa hal ini sama saja kita kembali ke pembatasan awal yang kita pernah lakukan," kata Diana kepada Kompas.com.

Baca juga: Kadin DKI Berkeberatan dengan PPKM 11-25 Januari 2021

Diana setuju apabila pemerintah harus tegas menegakkan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat.

Namun, pembatasan jam operasional dan kapasitas berpotensi membuat beberapa pusat perekonomian memutuskan untuk menutup usahanya, karena mempertimbangkan beban biaya operasional yang harus ditanggung.

Kebijakan ini juga akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan ekonomi masyarakat.

"Untuk itu kami meminta kepada pemerintah untuk juga mempertimbangkan masukan dan kondisi dunia usaha nasional pada saat ini," ucap Diana.

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan menyebabkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Baca juga: Jakarta Berlakukan PPKM, Pengusaha: Bukan Lagi Cari Untung, Yang Terpenting Bertahan

Sarman melanjutkan, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi memukul aktivitas usaha.

Bahkan, dia menyebutkan, pembatasan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran ada penurunan omzet perdagangan.

APPBI: pembatasan akan bikin mal defisit

Dengan adanya aturan baru mengenai pembatasan kegiatan ini, pusat perbelanjaan menjadi salah satu sektor yang terdampak langsung.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Megapolitan
Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Megapolitan
Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Megapolitan
2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

Megapolitan
Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Megapolitan
Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Megapolitan
Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Megapolitan
Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Megapolitan
Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Megapolitan
Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X