Beragam Pandangan Fraksi DPRD DKI soal APBD 2023, Singgung Formula E hingga Sumur Resapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi memberikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023 saat paripurna legislatif Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Terdapat beberapa pandangan fraksi yang tergolong menarik perhatian seperti permintaan soal kejelasan penyelenggaraan Formula E 2022, permintaan pembangunan kembali sumur resapan atau drainase vertikal, hingga pemerataan sekolah negeri di Ibu Kota.

Baca juga: F-PSI DPRD Nilai Pemprov DKI Lamban Susun Rancangan APBD 2023

Seluruh permintaan ini disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Pembangunan kembali drainase vertikal

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta kembali membuat sumur resapan atau drainase vertikal.

Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz saat rapat paripurna.

Ia meminta Pemprov DKI membangun sumur resapan di daerah tertentu.

Baca juga: RAPBD 2023 DKI Senilai Rp 82,54 Triliun, Naik 0,09 Persen dari APBD 2022

Dalam hal ini, sumur resapan dinilai harus dibangun di kawasan terendah di lima kawasan administrasi se-Ibu Kota.

Selain sumur resapan, Pemprov DKI juga disebut harus memperbanyak daerah resapan air atau lubang biopori.

"(Pemprov DKI agar) memperbanyak daerah resapan air yang terhubung dengan saluran air," ujar dia.

Aziz menilai, instalasi sumur vertikal dan resapan air efektif mempercepat surutnya banjir di Ibu Kota.

"Sumur resapan dalam yang dibangun bersama dengan lubang biopori selama ini cukup efektiif dalam mengurangi banjir dan mempercepat surutnya genangan," tutur Aziz.

Baca juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp 8,5 Triliun dalam RAPBD 2023 untuk Tangani Kemacetan

Penyelenggaraan Formula E 2022

Sementara itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta kejelasan laporan pertanggungjawaban dari Pemprov DKI terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta.

"Kami perjuangkan dari awal Fraksi PSI adalah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E, walaupun memang kami paham ini bukan pada masa tanggung jawab Pj Gubernur (Heru Budi Hartono)," kata Idris.

"Tetapi mengingat masih ada dua tahun pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Jakarta," imbuh Idris.

Tanggung jawab yang dimaksud terkait transparansi perhitungan biaya pengeluaran dan pendapatan dari penyelenggaraan Formula E 2022.

Baca juga: Saat Heru Budi Serahkan Sepenuhnya Kelanjutan Formula E Jakarta ke Jakpro...

Meski PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah menyebutkan bahwa Formula E 2022 untung sekitar Rp 6 miliar, tetapi Fraksi PSI mempertanyakan perhitungan laporan keuangan itu, apakah sudah menyertakan biaya pengeluaran sebesar Rp 560 miliar untuk commitment fee.

"Sudah ada uang Rp 560 miliar yang dibayarkan sebagai komitmen ini. Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan, agar dapat kami ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini. Mohon tanggapan," ujar Idris.

Pemerataan sekolah negeri

Fraksi PSI juga meminta Pemprov DKI meratakan jumlah sekolah negeri di semua wilayah di Ibu Kota.

Ia menyampaikan, saat ini masih ada 16 kelurahan yang tak memiliki sekolah dasar negeri (SDN).

"(Lalu), 86 kelurahan yang tidak memiliki sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan 165 kelurahan yang tak memiliki sekolah menengah atas (SMA) negeri," tutur Idris.

Kata Idris, tidak meratanya sekolah negeri membuat banyak anak di Ibu Kota tak bisa masuk ke sekolah negeri.

Baca juga: F-PSI Singgung 16 Kelurahan di Jakarta Tak Punya SDN, Minta Pemerataan Sekolah Negeri

Karena itu, Idris melanjutkan, PSI DPRD DKI mendorong Pemprov DKI mempercepat upaya pemerataan sekolah negeri di Ibu Kota.

Fraksi PSI juga meminta Pemprov DKI meningkatkan jumlah subsidi terhadap masyarakat tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta.

Tujuannya agar tak ada anak yang terpaksa putus sekolah.

"Tidak boleh ada warga DKI yang putus sekolah karena kesulitan ekonomi," ungkap Idris.

Minta BUMD DKI kreatif cari pembiayaan

Kemudian, Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta agar lebih kreatif mencari sumber pembiayaan.

Hal itu diperlukan agar BUMD bisa mendapatkan sumber pembiayaan selain dari penyertaan modal daerah (PMD) yang dialokasikan dari APBD.

Hal itu dikatakan perwakilan Fraksi Demokrat DPRD DKI Wita Susilowaty saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Menurut Wita, BUMD DKI harus mengembangkan skema bisnis yang lebih menarik.

Baca juga: BUMD DKI Diminta Kreatif Cari Sumber Pembiayaan, Agar Tak Bebani APBD

"Fraksi Partai Demokrat meminta agar ke depannya, BUMD DKI lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan dan mengembangkan skema bisnis lainnya yang menarik bagi kalangan dunia usaha agar tak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD DKI," urai Wita.

Di sisi lain, ia meminta Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta memastikan realisasi program yang menggunakan PMD dapat terlaksana sesuai jadwal.

"Fraksi Partai Demokrat meminta kepada BP BUMD DKI untuk memastikan seluruh PMD yang diberikan tersebut dapat direalisasikan tepat waktu sesuai dengan usulan awal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta," tutur Wita.

Untuk diketahui, dalam RAPBD 2023, alokasi PMD untuk sembilan BUMD DKI senilai Rp 5,63 triliun.

Baca juga: Demokrat DPRD DKI Minta Realisasi Program yang Pakai PMD Terlaksana Sesuai Jadwal

Formula E diserahkan ke Jakpro

Di satu sisi, Hery menyerahkan sepenuhnya kepada PT Jakarta Propertindo untuk pertanggungjawaban penyelenggaran ajang balap mobil listrik Formula E 2022.

"(Laporan pertanggungjawaban) Formula E silakan ke Jakpro, kan di Jakpro," ujar Heru usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu.

Begitu juga dengan kelanjutan nasib Formula E tahun depan, Heru juga menyerahkan hal itu kepada PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Baca juga: PKS DPRD DKI Minta Pemprov Kembali Buat Sumur Resapan, Katanya Efektif Kurangi Banjir

"Ya itu kan sudah B2B (business to business), silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol laksanakan, enggak apa-apa juga, silakan," kata Heru.