Ketika Penetapan APBD DKI 2023 yang Naik dari Plafon Sementara, Berpotensi Timbulkan Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 83,7 triliun, Selasa (29//11/2022).

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan fokus pembangunan DKI Jakarta pada 2023 adalah pada penanganan macet, banjir, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi C Brata menjelaskan, untuk mengerjakan ketiga isu prioritas tersebut, anggaran yang dialokasikan da?am APBD 2023 mencapai 41,27 persen.

Lalu sisanya digunakan untuk belanja pendidikan 21,09 persen, alokasi untuk standar pelayanan minimal kesehatan 13,47 persen, serta alokasi kesehatan pemerintah daerah 10 persen.

Baca juga: Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Naik dari plafon sementara

APBD 2023 yang telah ditetapkan Rp 83,7 triliun, naik Rp 1,2 triliun dari MOU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 sebesar Rp 82,5 triliun.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, adanya kenaikan dari KUA-PPAS disebabkan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022.

"Jadi yang sebelumnya SiLPA ini dialokasikan sebesar Rp 6,7 triliun, setelah dihitung naik menjadi Rp 7,9 triliun," ujarnya dikutip Kompas.id.

Baca juga: Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Berpotensi timbulkan masalah

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai besaran APBD yang tak konsisten dengan KUA-PPAS 2023 berpotensi timbulkan masalah.

Menurut Misbah, kenaikan anggaran tersebut berpotensi disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas ketidakkonsistenan antar dokumen keuangan daerah.

"Apalagi kalau sampai ada potensi pemborosan anggaran," kata dia saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh