Pro Kontra Pin Emas Anggota DPRD DKI, Ada yang Ingin Jual hingga Anggap Tradisi

Kompas.com - 22/08/2019, 07:49 WIB
Pin emas yang akan diterima oleh Anggota DPRD DKI Jakarta 2019 - 2024 KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPin emas yang akan diterima oleh Anggota DPRD DKI Jakarta 2019 - 2024
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat DPRD DKI Jakarta menyiapkan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 26 Agustus mendatang.

Sebanyak 106 anggota Dewan itu akan mendapatkan pin emas 24 karat seberat 5 gram dan 7 gram.

Dikutip dari situs web apbd.jakarta.go.id, 1 gram emas 24 karat seharga Rp 761.000. Jika dikalikan, maka harga 1 pin emas seberat 5 gram Rp 3,8 juta, sementara harga 1 pin emas seberat 7 gram yakni Rp 5,3 juta.

Anggaran pengadaan pin emas itu sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2019.

Pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI ini menuai pro dan kontra di antara anggota legislatif sendiri. Ada anggota Dewan yang akan menerima, menerima namun tidak memakainya, menerima untuk dijual, hingga menolak.

Fraksi PDI-P

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI adalah hal yang wajar. Pin tersebut juga sudah diberikan untuk anggota DPRD DKI periode-periode sebelumnya.

"Bukan hak juga sih, tapi sudah kebiasaan yang selama ini sudah berjalan. Sejak sebelum reformasi udah seperti itu. Bukan hal baru," kata Gembong, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Soal Pin Emas, Fraksi PDI-P: Ini Kan Kebiasaan yang Selama Ini Sudah Berjalan

Menurut Gembong, pemberian dua pin emas untuk masing-masing anggota DPRD DKI tak perlu dipermasalahan. Sebab, anggota DPR RI hingga DPRD tingkat kota/kabupaten juga menerimanya.

Terlebih, anggaran untuk pin emas sudah masuk dalam APBD 2019.

"Ini kan dianggarkan tahun sebelumnya, sekarang yang jadi persoalan apa? Yang dipersoalkan mereka tuh apa? Makanya saya tidak mau berpolemik, ya sudah lah. Ngapain kita berpolemik di dalam rumah sendiri dan yang dipersoalkan bukan hal yang substansial," kata politisi PDI-P yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 itu.

Sementara itu, anggota baru DPRD DKI terpilih dari PDI-P Ima Mahdiah mengaku menolak pin emas untuk anggota legislatif.

Ima memastikan tidak akan memakai pin emas tersebut. Dia akan membuat pin baru berbahan kuningan.

Jika dibolehkan, staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu akan menjual pin emas yang diterimanya nanti.

Uang hasil penjualan pin emas itu akan disumbangkan ke aplikasi Jangkau besutan Ahok, yaitu aplikasi yang menawarkan bantuan benda untuk manula, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

"Jika dalam aturan (pin emas) jadi hak milik dan boleh dijual, akan saya sumbangkan ke aplikasi Jangkau," ujar Ima.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Megapolitan
[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

Megapolitan
Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Megapolitan
Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Megapolitan
Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Megapolitan
Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Megapolitan
RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

Megapolitan
Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Megapolitan
Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Megapolitan
Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Megapolitan
Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Megapolitan
Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Cerita Salah Satu Tamu Saat Hadiri Pesta Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan

Megapolitan
Bekasi Dukung Rekomendasi BPTJ untuk Batasi Transportasi Umum di Jabodetabek

Bekasi Dukung Rekomendasi BPTJ untuk Batasi Transportasi Umum di Jabodetabek

Megapolitan
Sebagian PO Bus AKAP di Terminal Pondok Cabe Tak Beroperasi karena Sepi Penumpang

Sebagian PO Bus AKAP di Terminal Pondok Cabe Tak Beroperasi karena Sepi Penumpang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X