DPRD DKI Soroti Anggaran Pemprov Tak Transparan hingga Kinerja TGUPP yang Tak Tampak

Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra Inggard Joshua menyatakan, ia belum melihat kinerja anggota TGUPP. Inggard menilai keberadaan anggota TGUPP perlu dipertimbangkan kembali.

"Selama ini kami belum melihat kinerja yang optimal yang dilakukan TGUPP. Ini juga perlu pertimbangan," ujar Inggard.

Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI: Kami Belum Lihat Kinerja Optimal TGUPP

Inggard mempertanyakan tugas TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia menilai, TGUPP berpotensi menimbulkan duplikasi kebijakan.

"Contoh, TGUPP di bidang KPK (Komite Pencegahan Korupsi), apakah kita tidak cukup dengan Inspektorat?" tanya dia.

Dinilai tak prioritaskan penanganan banjir

Usulan anggaran juga dinilai tidak memprioritaskan penanganan banjir di Jakarta.

"Skala prioritas kami lihat penanganan banjir kurang fokus. Tetapi alhamdullillah alam mendukung. (Tahun) 2020 kita perlu mengantisipasi, saya ingin menangih kepada Pemprov untuk (membayar ganti rugi) kepada warga sepanjang kali Ciliwung. Itu (sertifikatnya) pada sudah disandera Pemprov," kata anggota Banggar dari PDI-P, Gembong Warsono.

Gembong mengemukakan, ketika bertemu masyarakat yang berada di aliran Kali Ciliwung, sejumlah sertifikat rumah warga sudah diambil Pemprov DKI. Namun, ganti rugi belum dibayarkan sehingga warga kemudian mengambil kembali dokumen-dokumennya.

Karena Pemprov DKI Jakarta belum mempunyai solusi nyata mengatasi banjir, Gembong mengaku pernah disindir warga.

"Saya bersentuhan dengan warga saya di-kuyo-kuyo, kuyo kuyo apa ya? Diomelin warga. Kata warga percuma Gembong di situ kami tidak diurusi (soal banjir)," ujar Gembong diiringi tawa peserta rapat.

Anggaran tak transparan

Transparansi anggaran era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dipertanyakan.

Anggota Banggar Basri Baco membandingkan transparansi anggaran saat Anies memimpin dengan gubernur sebelumnya.

Menurut dia, sebelum Anies menjabat, APBD yang dirancang maupun disahkan terpampang di setiap kantor kelurahan sehingga bisa dilihat warga.

"Sekarang saya sepertinya dalam dua tahun ini tidak melihat itu," kata Basri dalam rapat tersebut.

Dia mencontohkan, rancangan anggaran dahulu dipajang salah satunya di kantor Kelurahan Menteng. Dengan cara tersebut, warga dapat mengetahui dan mengawasi anggaran.

"Saya rasa ini baik untuk membantu kinerja bapak ibu SKPD, jadi tidak terlalu pusing mengawasi kontraktor dan lain-lain," ujar ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Anggota Banggar dari Fraksi PSI William Aditya Sarana juga menyebutkan bahwa dokumen KUA-PPAS seharusnya sudah diunggah di situs web resmi milik Pemprov DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id.

Namun, hingga saat ini baik anggota DPRD maupun publik belum bisa mengaksesnya.

"Kami ingin agar tahapan dokumen KUA-PPAS diunggah sehingga tidak hanya anggota DPRD, tapi publik juga mengetahui apalagi banyak yang baru seperti saya," ujar anggota termuda DPRD DKI tersebut.