Warga Abai, Pemkot Setengah Hati, Pandemi Covid-19 di Depok bagai Bom Waktu?

Kompas.com - 14/08/2020, 06:59 WIB
Seorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASeorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Pemprov Jawa Barat akan memulai pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Bogor, Depok, Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota pada Rabu (15/4) dengan menyiapkan anggaran Rp4 triliun sebagai jaring pengaman sosial. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

Begitu pun dengan hand sanitizer. Penjualan tisu basah pun sempat ketiban pulung karena terkurasnya stok hand sanitizer di banyak gerai. Beberapa ritel sampai harus mengendalikan arus pembeli yang begitu deras.

Harga empon-empon, bahan jamu yang diyakini mampu memperkuat kekebalan tubuh, langsung meroket sebab stoknya lekas habis. Bahkan, pedagang minuman jahe gerobakan bisa pulang lebih awal lantaran dagangannya sudah laris sebelum tengah malam.

Di rumah, warga Depok ramai-ramai menimbun persediaan temulawak dan jenis tanaman rimpang lain, jaga-jaga bila stoknya habis di pasaran, walaupun mereka sendiri yang membuatnya kian cepat habis.

Semua potret itu terjadi ketika Kota Depok baru mencatat tiga kasus Covid-19. Hari ini, kasus Covid-19 di Depok sudah tembus 1.500, tepatnya 1.516 kasus. Tertinggi seantero Jawa Barat.

Namun, torehan ini tampaknya belum cukup untuk membangunkan sebagian warga Depok dari mimpi panjang mereka bahwa virus corona tak berbahaya.

Baca juga: [UPDATE] Grafik Covid-19 13 Agustus di Depok: Jumlah Kasus Positif Tembus 1.500, OTG Melonjak

Padahal, angka kematian berkaitan dengan Covid-19 di Depok diperkirakan sudah hampir mencapai 200 korban jiwa, baik pasien positif Covid-19 maupun pasien dalam pengawasan (PDP).

Tes PCR sangat sedikit

Kota Depok menjadi kota dengan laporan kasus Covid-19 dan pasien meninggal terbanyak di Jawa Barat. Celakanya, “rekor” itu pun ditoreh hanya dengan jumlah pemeriksaan yang sangat minim.

Data harian pemeriksaan Covid-19 berbasis PCR tak pernah dibuka oleh Pemerintah Kota Depok kepada publik, sekalipun beberapa kali diminta oleh wartawan.

Kemarin, Kamis (13/8/2020), justru Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menelanjangi rasio pemeriksaan Covid-19 berbasis PCR di Depok. Ternyata, jumlahnya sangat kecil.

Baca juga: Rasio Tes Covid-19 Sangat Rendah, Tito Karnavian Tegur Wali Kota Depok

Tito bahkan menegur langsung Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang mengeklaim ada kemajuan dalam penanggulangan Covid-19 di wilayahnya.

"Nanti dulu, saya mau tanya, sampelnya berapa, 6.578, betul ya, Pak? Sebanyak 6.578 (tes) dari 2 juta (penduduk), ketemunya 0,03 persen. Artinya yang di-sampling, yang diperiksa 0,03 persen, rendah sekali. Itu belum menggambarkan populasi," ujar Tito.

Maksud Tito, Kota Depok hanya melakukan 6.578 pemeriksaan Covid-19 dari total sekitar 2,4 juta penduduk. Jika dirata-rata, jumlah tes hanya mencakup kisaran 0,03 persen warga Depok. Sangat rendah hingga data tersebut tak bisa dijadikan acuan untuk menggambarkan situasi pandemi di Depok.

Bandingkan dengan DKI Jakarta. Sepekan belakangan saja, sudah 45.009 tes yang dilakoni atau hampir 45 persen populasi Ibu Kota. Tak heran bila temuan kasus di Jakarta konsisten lebih dari 300 kasus baru per hari.

Kecilnya kemampuan tes PCR ini berkaitan dengan kemampuan finansial Kota Depok. Kas daerah Kota Depok memang tak seberapa bila dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Sebagai contoh, kini Kota Depok hanya mengandalkan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Depok sebagai satu-satunya laboratorium PCR pemeriksa Covid-19 yang mereka biayai.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Depok: Data Pemkot Tak Transparan hingga Disentil Mendagri Tito

Sudah hampir 2 bulan, Pemerintah Kota Depok menyetop pembiayaan tes PCR di Laboratorium RS Brimob dan RS Universitas Indonesia.

Bandingkan dengan DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan 54 laboratorium pemerintah, BUMN, dan swasta untuk melacak sebanyak mungkin kasus Covid-19. Pemprov DKI Jakarta bahkan memberikan dukungan biaya tes kepada laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjejaring bersama dalam pemeriksaan sampel program itu.

“Memang (semakin banyak laboratorium pemeriksa Covid-19, semakin baik). Tapi, cari duitnya dulu, ya,” seloroh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita, Rabu (12/8/2020).

Penanganan setengah hati

Dengan tes yang sedikit saja, Kota Depok kini tengah mengalami gelombang kedua kasus Covid-19. Lonjakan demi lonjakan terjadi sejak 2 pekan terakhir, mulai 31 Juli 2020, seperti tampak pada grafik di bawah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan di Duri Kosambi, Diduga Berawal dari Tawuran

Pemuda Jadi Korban Pengeroyokan di Duri Kosambi, Diduga Berawal dari Tawuran

Megapolitan
Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya Diberi Imbalan Rp 22.000 oleh Si Pria

Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Jalan Kramat Raya Diberi Imbalan Rp 22.000 oleh Si Pria

Megapolitan
Persneling Belum Netral, Mobil Pikap Terperosok ke Selokan Saat Dihidupkan

Persneling Belum Netral, Mobil Pikap Terperosok ke Selokan Saat Dihidupkan

Megapolitan
Polisi Buru Otak Penyelundupan Narkotika dari Palembang ke Jakarta

Polisi Buru Otak Penyelundupan Narkotika dari Palembang ke Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Patuh Protokol Kesehatan Bukan karena Ada Petugas

Wagub DKI: Patuh Protokol Kesehatan Bukan karena Ada Petugas

Megapolitan
Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19, Pemkot Bogor Cari Tempat Isolasi

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19, Pemkot Bogor Cari Tempat Isolasi

Megapolitan
Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Sidang Sengketa Hasil Pilkada Tangsel 2020 Digelar 29 Januari

Megapolitan
2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Megapolitan
Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Megapolitan
56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Megapolitan
TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Megapolitan
Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X