Gembar-gembor Protokol Kesehatan dan Gaya Kampanye Pilkada Depok

"Kalau saya, dengan teamwork kami, apa pun yang memang menjadi ketentuan (kampanye), kami pasti akan taati," kata dia.

"Mau dengan media daring pun, kami siap. Kami punya sekitar hampir 50.000 (orang) persiapan kami untuk ikut meeting daring, menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat. Kami sudah lakukan," tutur Pradi.

Pradi menambahkan, kampanyenya bakal memasukkan unsur edukasi mengenai Covid-19 dan pentingnya menjaga kesehatan.

"Yang pasti kami selalu mengingatkan dalam sosialisasi kami kepada masyarakat, bahwa pandemi Covid-19 ini tidak main-main. Yang pasti kami taat dengan aturan kesehatan," kata dia.

Idris-Imam

Calon wakil wali kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono, mengaku tak masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kampanye tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Pandemi, Imam Budi: KPU Tegas Saja Larang Tatap Muka!

"Saya usul. Kalau mau tegas, klir, menurut saya aturan dari KPU langsung saja tidak boleh/larangan langsung kampanye terbuka atau tatap muka," ujar Imam, juga pada acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

"Bilang saja langsung bahwa kampanye harus menggunakan (metode) daring (online). Itu klir bagi kita," imbuhnya.

Dari segi penanganan wabah, menurutnya hal ini penting sebagai upaya pencegahan munculnya kluster Covid-19 yang berakibat pada lonjakan kasus baru.

Jika diterapkan batasan-batasan dengan embel-embel "protokol kesehatan" apalagi tanpa sanksi yang menakutkan, pelanggaran masih rentan terjadi.

Ia pun menyarankan agar KPU menyediakan waktu bagi para kandidat menguji coba metode kampanye online dari 71 hari masa kampanye yang ada.

"Saya dorong kepada KPU untuk mengeluarkan peraturan, jajal saja 1 bulan ini kita tidak boleh kampanye terbuka, kecuali door to door (dari pintu ke pintu). Jajal saja, kalau 1 bulan ini efektif, kenapa tidak diterukan?" ujar Imam.

"(Tegaskan bahwa) bertemu dengan masyarakat, secara terbatas juga dilarang. Itu cukup bagi kami. Kalau efektif, selesai. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran," lanjutnya.

Seandainya seperti saat ini, KPU tetap mengizinkan kampanye tatap muka, Imam mengeklaim bahwa pihaknya mewanti-wanti kadernya agar tak perlu mengadakan hajatan besar-besaran.

Ia juga menyebut, kader-kader PKS akan patuh pada komando semacam itu.

"Sebelum kampanye, kami menghubungi warga yang akan mengudang kami. Kami bilang di awal, melalui daring dulu, ya. Warga yang ingin datang dibatasi, kedua patuhi protokol dengan menggunakan masker dan jaga jarak," ungkap Imam.

Baca juga: Bermodal Kader PKS Militan di Depok, Imam Budi Bakal Gerus Suara Dukungan Pradi