"Kan sudah ada KJP, kita tinggal data saja," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Selasa (23/6/2015).
Djarot pun menceritakan kunjungannya beberapa waktu lalu ke panti asuhan. Di sana, mereka menemukan anak panti yang kebanyakan adalah anak-anak jalanan dan tidak pernah mengenyam pendidikan.
Melihat hal itu, Djarot sudah meminta untuk mendata anak-anak tersebut agar bisa kembali ke sekolah.
"Bagaimana pun mereka wajib belajar 15 tahun. DKI harus bisa wajib belajar sampai SMA, karena mereka-mereka yang di SMK dan SMA itu juga dapat KJP. Jadi tidak ada alasan mereka enggak sekolah," ujar Djarot.
Djarot mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI tidak akan hanya membenahi masalah pendidikan saja. Melainkan juga masalah-masalah lain yang kemarin disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Bukan hanya soal 14 persen itu tapi semuanya, jadi konsentrasi ke semua," ujar dia.
Sebelumnya, Tjahjo menekankan pentingnya Pemprov DKI untuk mengurangi jumlah warga yang saat ini belum pernah mengenyam pendidikan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Hari Ulang Tahun ke-488 DKI Jakarta di gedung DPRD kemarin.
"Ada 14 persen warga Jakarta yang belum mendapat pendidikan laik," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Tjahjo, keberhasilan pencapaian pembangunan Jakarta memang sudah seharusnya dilakukan. Namun, ia meminta agar keberhasilan pembangunan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat di tingkat bawah.
"Tolak ukur keberhasilan tentunya tidak cuma diukur dari banyaknya pencakar langit, banyaknya rumah mewah yg muncul, tetapi bagaimana pembangunan bisa serasi dan mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Jakarta," kata Tjahjo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.