Banggar DPRD DKI Coret PMD Rp 1,2 Triliun untuk PAM Jaya

Kompas.com - 19/09/2018, 15:04 WIB
Suasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARISuasana rapat Badan Anggaran (Banggar( DPRD DKI membahas rancangan APBD Perubahan 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan mencoret penyertaan modal daerah ( PMD) Rp 1,2 triliun yang diajukan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

Pengajuan PMD itu dicoret dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, PMD itu dicoret karena pihaknya khawatir ada tumpang tindih kewajiban membangun pipanisasi antara PAM Jaya dengan perusahaan air minum swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA).

Baca juga: Sekda Tak Tahu PMD Rp 85,5 Miliar untuk Bangun Jalan, Koordinasi DKI dengan BUMD Dipertanyakan

Triwisaksana mulanya menyampaikan, perlu ada pertemuan dengan Aetra dan Palyja untuk mengetahui ada atau tidaknya tumpang tindih tersebut.

"Dari Banggar ini ada semacam kebelumyakinan terhadap anggaran PDAM. Jadi, masih ada beberapa pertanyaan yang perlu diklarifikasi, perlu ada pertemuan mendalam," ujar Sani, sapaan Triwisaksana.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan pembangunan pipanisasi untuk melayani kebutuhan air bersih di seluruh wilayah Jakarta merupakan visi Gubenur DKI.

Baca juga: PMD Rp 85,5 Miliar Food Station untuk Bangun Jalan Dicoret

Oleh karena itu, Pemprov DKI mendorong PAM Jaya membangun pipanisasi di sekitar 40 persen wilayah Ibu Kota yang belum tersambung jaringan pipa.

"Kalau ingin ada pertemuan atau paparan terhadap kekhawatiran tumpang tindih terhadap pipa yang akan kita programkan ini merupakan kewajiban dari Aetra dan Palyja, saya pikir pimpinan mohon izin agar dipanggil dalam waktu yang secepatnya," kata Saefullah.

Saefullah berharap PMD untuk PAM Jaya disetujui dalam KUPA-PPAS 2018 apabila hasil pertemuan menunjukkan tidak ada tumpang tindih.

Baca juga: PMD Rp 166,6 Miliar PD Pasar Jaya Disetujui untuk Bangun Jakgrosir

Menjawab Saefullah, Sani menyebut perlu pembahasan mendalam sehingga tidak mungkin bisa diputuskan sebelum pembahasan KUPA-PPAS selesai.

"Rasanya Pak Sekda, kalau pendalamannya itu dilakukan tergesa-gesa, namanya enggak dalam lagi. Kalau disetujui di anggaran perubahan ini, rasanya tidak memungkinkan, Pak. Ini baru bisa kita bahas secara mendalam, paling cepat di anggaran 2019," ucap Sani.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Megapolitan
Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Kepala BPTJ Ingin Skuter Listrik Tidak Melintas ke Jalan Raya

Megapolitan
Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Dugaan Investasi Bodong, Ratusan Nasabah Gugat PT Kampung Kurma di Bogor

Megapolitan
BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

BPTJ Sarankan Skuter Listrik Gunakan Trotoar, Pemprov DKI Usulkan Jalur Sepeda

Megapolitan
Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Megapolitan
Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Keluarga Pengguna Skuter Listrik yang Tewas Ditabrak Mobil Dapat Santunan Rp 50 Juta

Megapolitan
Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Ini Alasan Buruh Kota Bekasi Dorong UMK 2020 Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Minta UMK Bekasi 2020 Rp 4,9 Juta, Serikat Buruh Klaim Sudah Lakukan Survei

Megapolitan
Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Buruh Kota Bekasi Ingin UMK Sebesar Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Polisi Kaji Ruas Jalan yang Dapat Dilintasi Skuter Listrik GrabWheels

Megapolitan
Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Pulang Kampung demi Pilih Kepala Desa, Warsidin Kembali ke Jakarta Tinggal Nama

Megapolitan
Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Ratusan Buruh Kawal Rapat Pembahasan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Penabrak Pengguna GrabWheels Tidak Ditahan Bukan karena Anak Orang Penting

Megapolitan
BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

BPTJ: Penggunaan Transportasi Umum Baru 30 Persen di Jabodetabek

Megapolitan
Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Awal Mula Toko Minyak Wangi Menjamur di Kawasan Condet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X