Pemprov DKI Minta Pengelolaan Apartemen Mediterania Diserahkan ke Pengurus yang Sah

Kompas.com - 20/08/2019, 13:32 WIB
Lobby B Apartemen Mediterania pada Senin (19/8/2019). KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIALobby B Apartemen Mediterania pada Senin (19/8/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta badan pengelola Apartemen Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat, segera menyerahkan pengelolaan apartemen itu kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) selaku pengurus yang sah di apartemen tersebut.

Badan pengelola adalah pihak yang berkontrak dengan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P2SRS) selaku pengurus lama untuk mengelola Apartemen Mediterania.

"Karena (P2SRS) enggak ada legal standing-nya, maka diberikan teguran untuk segera menyerahkan pengelolaan ke pengurus yang baru yang disahkan Dinas Perumahan," ujar Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat Yaya Mulyarso saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Awal Polemik Pemadaman Listrik dan Dugaan Pungli di Apartemen Mediterania

Yaya menyampaikan, pihaknya akan melayangkan surat peringatan pertama jika teguran itu diabaikan.

Kemudian, surat peringatan kedua akan dilayangkan jika peringatan pertama kembali diabaikan.

Jika peringatan kedua kembali diabaikan, Dinas Perumahan akan merekomendasikan pencabutan izin usaha badan pengelola Apartemen Mediterania kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI.

Baca juga: Hampir 1 Bulan Listrik Apartemen Mediterania Dimatikan, Ini Penjelasan Pengelola

Selain itu, Pemprov DKI juga meminta pengelola segera menyalakan listrik dan air penghuni Apartemen Mediterania.

"Setiap ada pemutusan listrik, kami ke lapangan dan menghubungi pengelola agar dinyalakan lagi," kata Yaya.

Pemutusan listrik dan air terjadi di Apartemen Mediterania Palace Residences. Pemutusan terjadi lantaran adanya dualisme kepengurusan apartemen tersebut antara P3SRS dan P2SRS.

P2SRS sebagai pengurus lama tidak mau mengakui P3SRS sebagai pengurus baru yang disahkan Pemprov DKI.

P2SRS memaksa warga membayar tagihan listrik kepada mereka selaku pengurus lama, namun mayoritas warga tidak mengindahkan permintaan tersebut.

Akibatnya, listrik di apartemen dipadamkan oleh pengurus lama. Pemadaman itu sudah berlangsung selama 27 hari.

P3SRS dan penghuni apartemen tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hoaks, Satpol PP DKI Lakukan Pungli ke Pemilik Rumah Makan Saat PSBB

Hoaks, Satpol PP DKI Lakukan Pungli ke Pemilik Rumah Makan Saat PSBB

Megapolitan
Perpanjangan PSBB Jakarta di Tengah Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Menipis dan Klaster Baru Covid-19 Bemunculan

Perpanjangan PSBB Jakarta di Tengah Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Menipis dan Klaster Baru Covid-19 Bemunculan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jaksel, Bekasi, dan Tangerang Jadi Zona Merah Covid-19 | PSBB Ketat Diperpanjang hingga 11 Oktober

[POPULER JABODETABEK] Jaksel, Bekasi, dan Tangerang Jadi Zona Merah Covid-19 | PSBB Ketat Diperpanjang hingga 11 Oktober

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 34 Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 34 Kemarin

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah, Depok dan Bogor Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah, Depok dan Bogor Berpeluang Hujan

Megapolitan
49 RW di Kota Bekasi Ada di Zona Merah Covid-19,  Paling Tinggi di Bekasi Utara dan Timur

49 RW di Kota Bekasi Ada di Zona Merah Covid-19, Paling Tinggi di Bekasi Utara dan Timur

Megapolitan
Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Megapolitan
Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X