Diusulkan Jadi Cagub, Heru Budi Dinilai Demokrat Punya Komunikasi Baik dengan Pemerintah Pusat hingga DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono mengungkapkan, alasan pihaknya mengusulkan Penjabat Gubernur Heru Budi sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta. 

Salah satunya, Heru Budi memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik dengan mitra Pemprov, salah satunya DPRD DKI Jakarta. 

"Memiliki komunikasi politik yang baik dengan segala kelompok kepentingan di Jakarta dan juga pemerintah pusat serta DPD/DPR/DPRD untuk menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta," ungkap Mujiyono kepada Kompas.com, Senin (1/7/2024).

Selain itu, menurut Mujiyono, Heru Budi memiliki wawasan global dan visioner. Ini merupakan salah satu kriteria dari DPD Demokrat Jakarta yang dianggap ada dalam diri Heru.

Baca juga: Diusulkan Demokrat Maju Pilkada Jakarta, Heru Budi: Saya ASN, Tidak Ada Pengalaman Politik

Wawasan global dan visioner Heru ini disebut cocok untuk memimpin transformasi Jakarta menjadi pusat perekonomian, Kota Global dan kawasan aglomerasi setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Mujiyono melanjutkan, kriteria lain yang disorot yakni rekam jejak. Menurut dia, Heru bersih dan bebas dari berbagai permasalahan hukum.

"Memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Cagub juga harus mengenal kota dan rakyat Jakarta dengan berbagai permasalahannya. Kelima memiliki kemampuan perencanaan serta eksekusi kebijakan yang sama baiknya," ujar Mujiyono.

Tetapi, rencana usulan nama Heru ini belum disampaikan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Demokrat DKI Usulkan Heru Budi Maju Cagub Pilkada Jakarta 2024

“Belum (membahas usulan Heru ke AHY dan SBY), kan bagian dari usulan Demokrat Jakarta. Keputusannya ada di Pak SBY dan Mas AHY,” ujar Mujiyono.

“(Heru) masuk kriteria untuk diusulkan, resminya nanti lewat rapat pimpinan daerah (rapimda),” katanya lagi.

Untuk diketahui, partai politik di Jakarta diperkirakan tidak ada yang bisa mengusung sendiri kandidat calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) pada Pilkada DKI 2024.

Pasalnya, partai-partai peserta Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPRD DKI Jakarta 2024 tak ada yang memenuhi syarat minimal perolehan kursi legislatif.

“Syarat pencalonan minimal 20 persen kursi di DPRD Provinsi atau memperoleh minimal 25 persen suara sah,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Heru Budi Diusulkan Demokrat DKI Maju Cagub Jakarta, Keputusan Tunggu Rapimda

Merujuk pada hasil rekapitulasi Pileg DPRD DKI Jakarta 2024, partai politik kemungkinan harus membentuk koalisi agar bisa mendaftarkan kandidat pada Pilkada November mendatang.

PKS yang unggul dengan perolehan 1.012.028 suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 diperkirakan hanya akan memperoleh 18 kursi untuk periode 2024-2029.

Perkiraan jumlah kursi itu adalah hasil simulasi penghitungan menggunakan metode sainte lague. Metode ini mengonversi hasil perolehan suara partai peserta Pileg DPRD DKI Jakarta ke jumlah kursi yang akan didapatkan.

PDI-P yang berada di posisi kedua dengan perolehan 850.174 suara diprediksi memperoleh 15 kursi. Gerindra yang berada di posisi ketiga dengan perolehan 728.297 suara diperkirakan mengantongi 14 kursi.

Baca juga: Petinggi Demokrat Unggah Foto Jansen untuk Jakarta, Jansen: Saya Realistis

Untuk posisi keempat perolehan suara ditempati oleh Nasdem. Partai yang mengantongi 545.235 suara ini diprediksi mendapatkan 11 kursi.

Di posisi kelima diduduki oleh Golkar dengan 517.819 suara yang kemungkinan mendapatkan 10 kursi. Selanjutnya, ada PKB yang mendapatkan 470.682 suara. Partai ini diprediksi memperoleh 10 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Kemudian, PSI yang memperoleh 465.936 suara kemungkinan akan mendapatkan 8 kursi. Sedangkan PAN yang mendapat 455.906 suara diprediksi mendapatkan 10 kursi.

Sementara itu, Demokrat yang mengantongi 444.314 suara diperkirakan mendapatkan 8 kursi.

Partai Perindo yang mendapat 160.203 suara dan PPP dengan 153.240 suara masing-masing diprediksi mendapatkan 1 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Untuk partai lainnya, yakni Partai Buruh (69.969 suara), Gelora (62.850 suara), PKN (19.204 suara), Hanura (26.537 suara), Garuda (12.826 suara), PBB (15.750 suara), dan Partai Ummat (56.271 suara) diperkirakan tak dapat kursi di DPRD DKI Jakarta.