Ketua DPRD DKI Dukung Pengembangan MRT demi Kurangi Polusi Udara di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung upaya pengembangan transportasi publik mass rapid transit (MRT) untuk mengantisipasi perubahan iklim, terutama akibat polusi udara di Jakarta.

Prasetyo mengatakan, pengembangan transportasi MRT harus terus dilanjutkan. Sebab, penggunaan transportasi publik dapat menjadi solusi mengurangi dampak polusi udara.

"Transportasi publik menjadi hal penting bagi Indonesia untuk mewujudkan kontribusi terhadap perubahan iklim, apalagi di Jakarta yang bakal menjadi Kota Global," kata Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: Jumlah Penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta Turun Selama April 2024

Prasetyo berharap pengembangan MRT dapat menekan tingkat polusi udara di Jakarta yang sempat berada di level tertinggi kota dunia.

"Harapannya tentunya ini bisa mengurangi polusi udara di Jakarta dan hemat listrik bisa mencapi 82 persen," kata dia.

Prasetyo mengatakan, ia telah meminta penjelasan komprehensif terkait penggunaan panel surya di atap stasiun MRT dan depo untuk mendorong efisiensi energi.

"Jadi, bisa menghemat penggunaan listrik, kami sebagai pengawas berkewajiban mengawasi ini berjalan dengan baik," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta bertandang ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pekan lalu untuk menindaklanjuti hibah dari pemerintah Amerika Serikat kepada PT MRT selalu pengelola MRT Jakarta.

MRT Jakarta mendapatkan hibah 709.630 dollar AS atau setara Rp 10 miliar untuk studi kelayakan usulan inisiatif energi baru terbarukan (renewable energy).

Prasetyo mengatakan, dana yang diberikan dari pemerintah AS melalui United States Trade and Development Agency (USTDA) itu sudah ditandatangani di Bali pada 2022.

Namun, implementasi MRTJ dan USTDA memulai request for proposal (RFP) untuk mendapatkan konsultan yang capable untuk melaksanakan kajian tersebut dilakukan 2023.

"Saya tegaskan dana hibah sekitar Rp 10 miliar bukan berbentuk uang dan hitungan kurs dollar 2023. Tapi, sudah dibayarkan USTDA," paparnya.