Heru Budi Tegaskan Mahasiswa Jangan Manipulasi Data untuk Persyaratan KJMU

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh memanipulasi data untuk memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"KJMU itu harus sesuai dengan data. Data mahasiswa harus dengan persyaratan yang ada. Data mahsiswa tidak boleh dimanipulasi," ujar Heru ujar usai meresmikan Rumah Barokah Palmerah di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024).

Heru mengatakan, penerima KJMU harus memenuhi persyaratan dengan pengisian data asli. Pemprov bakal mengecek keaslian data tersebut.

Baca juga: Heru Budi Harap Penerima Bansos KJP dan KJMU Tak Terlibat Judi Online

"Semua mahasiswa jika membutuhkan kami cek dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pasti kami berikan KJMU," paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI berjanji bakal segera mencairkan dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) paling lambat 26 Juni 2024.

Pencairan dana bantuan pendidikan tahap 1 2024 ini diketahui sempat mengalami keterlambatan.

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) merupakan program bantuan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berdomisili serta lahir di Jakarta. Beasiswa diberikan untuk mahasiswa jenjang pendidikan D3, D4, dan S1.

Baca juga: Heru Budi Ancam Cabut KJP dan KJMU Pelaku Tawuran di Kemayoran

Penerima beasiswa akan mendapat bantuan sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester. Dana dari KJMU bisa digunakan untuk biaya pendidikan, biaya hidup, biaya transportasi, dan keperluan kuliah lainnya.

Jumlah penerima KJMU Tahap I Tahun 2024 sebanyak 15.649 mahasiswa.

Bagi penerima baru, dana baru bisa dicairkan setelah proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank DKI.