Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup imbas Demo Buruh, Polisi Pasang Beton dan Kawat Berduri

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menutup Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Jalan M.H Thamrin seiring semakin banyaknya massa buruh yang datang untuk unjuk rasa, Rabu (3/7/2024).

Unjuk rasa itu sendiri merupakan respons dari masifnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tekstil.

Pengamatan Kompas.com sekitar pukul 10.15 WIB, petugas menutup jalan yang mengarah ke Istana Kepresidenan itu menggunakan beton setinggi sekitar tiga meter.

Petugas menggunakan forklift untuk menyusun beton satu per satu hingga membentuk barikade.

Baca juga: Polisi Kerahkan 1.389 Personel Amankan Demo Buruh di Patung Kuda Hari Ini

Setelah itu, kawat berduri dibentangkan di depan susunan beton itu hingga membuat barikade semakin sulit dilewati.

Rangkaian barikade beton dan kawat berduri itu terletak persis bersebelahan dengan Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Arus lalu lintas dari Jalan M.H Thamrin pun dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Jalan M.H Thamrin tidak ditutup. Arus lalu lintas berjalan normal.

Seiring dengan itu, massa mulai berdatangan dengan berjalan kaki dari arah Jalan M.H Thamrin. Massa kemudian berkumpul di area trotoar, seberang Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Baca juga: Ada Demo Buruh, Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Situasional

Satu unit mobil komando, lengkap dengan sistem pengeras suara, berada di depan massa tersebut.

Diberitakan sebelumnya, massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa merespons masifnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tekstil.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, gelombang PHK terhadap sejumlah buruh terutama yang bekerja di industri tekstil sangat tinggi.

Massa akan berkumpul di depan Patung Arjuna Wijaya pukul 09.30 WIB. Aksi unjuk rasa bakal dimulai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, kemudian dilanjutkan dengan long march alias jalan kaki menuju Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).