Keberadaan Jalan Tikus di Jakarta Permudah Pengendara, Pangkas Waktu hingga Irit Bensin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta Barat, Ari, mengaku kerap memanfaatkan jalan alternatif atau jalan tikus untuk memangkas waktu.

Salah satu jalan tikus yang kerap dia gunakan adalah Jalan Puri Kembangan dekat perumahan Permata Buana.

“Jalan Puri Kembangan ini tembusnya ke Mal Puri Indah. Ya supaya menghemat bensin iuga sih,” kata Ari dalam tayangan YouTube Kompas.com “Ironi Jalan Tikus Jakarta: Idola yang Terabaikan”.

Bukan hanya Ari, karyawan swasta bernama Nure juga selalu memanfaatkan Jalan Inspeksi Kali Grogol, Palmerah, Kembangan, Jakarta Barat.

Baca juga: Potret Jalan Tikus Pasar Minggu: Idola Pengendara yang Tak Berpayung Hukum

Dengan melewati jalan tersebut, Nure bisa cepat sampai tujuannya.

“Jalan pintas supaya cepat sampai tujuan. Karena kan kosan aku ada di belakang apartemen Slipi,” kata dia.

Berbeda dengan Ari dan Nure, pengendara sepeda motor bernama Frangky justru tidak hafal nama jalan tikus.

Namun, hampir setiap hari dia selalu memanfaatkan saat berangkat kerja dari arah Tangerang menuju Jakarta.

“Kalau macet banget, kita pasti lewat jalan tikus. Kita namanya jalannya kurang hafal banget, tapi ya gunakan,” ujar Frangky.

Baca juga: Khawatirnya Dede Lewat Jembatan Gantung Pasar Minggu, Tuntun Motor karena Takut “Nyungsep”

Meski sangat mempermudah para pengendara, dalam konteks tata kota, keberadaan jalan tikus di justru kerap kali tak dianggap oleh pemerintah.

Pengamatan Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, keberadaan jalan tikus seolah seperti anak haram yang dibutuhkan.

“Permukiman yang padat, tentu membutuhkan jalan-jalan tikus. Karena tadi, keterbatasan lahan, kemudian antarbangunan yang begitu padat (lalu) melahirkan jalan tikus,” ujar Nirwono kepada Kompas.com.

Di sisi lain, secara status hukum, jalan tikus justru tidak mempunyai payung hukum. Kondisi ini sangat merepotkan jika terjadi kecelakaan di jalan tikus tersebut.

“Nah, repotnya, tidak diakui secara hukum dalam Undang Undang Jalan, dalam konteks ini, jika terjadi kecelakaan, baik itu antar kendaraan atau pemotor atau bahkan dengan penghuni, itu dalam konteks ranah hukum, menjadi sulit,” pungkas dia.