Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Dialihkan ke Pemkot Bogor Mulai 2025

BOGOR, KOMPAS.com - Pengelolaan Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan sepenuhnya dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dari BPTJ itu minta pelaksanaan BTS Biskita itu sudah tidak dikelola oleh pemerintah pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke pemkot semuanya koridor,” ujar Syarifah kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2024).

 Baca juga: Uji Coba Biskita Trans Depok, Rute Terminal Margonda-LRT Harjamukti

Namun, diakui Syarifah proses pengalihan ini tidaklah mudah. Terutama dalam hal sistem pendanaan dan pengelolaan.

Namun, ia akan mencontoh Provinsi Jawa Barat yang telah lebih dahulu melaksanakan pengalihan ini pada dua dari lima koridornya.

“Pengalihan ini kan tidak mudah. Yang sudah melaksanakan lebih dulu itu, Provinsi Jabar. Ini kita kemarin belajar bagaimana sih proses pengalihan supaya aturan atau dasarnya harus disiapkan apa,” ujar dia.

Dalam pengalihan ini, Pemkot Bogor menekankan bahwa masyarakat tidak akan merasakan perbedaan dalam pelayanan, termasuk dari segi tarif.

“Di Bandung, meskipun dua koridor sudah beralih ke pemerintah provinsi, dari pusat tapi pelayanan itu masyarakat tidak merasakan perbedaan. Itu yang kita harapkan. Tarif segala macam, kemarin kita belajar sama di Bandung tidak ada perubahan tarif dan segala macam,” kata Syarifah.

Pelaksanaan pengelolaan mandiri BTS Biskita di Bogor akan dimulai pada tahun 2025, setelah subsidi dari pemerintah pusat berakhir pada Januari 2025.

Baca juga: Biskita Trans Bekasi Terintegrasi LRT Jabodebek, Warga: Memudahkan Banget!

Namun, untuk persiapan penyiapan aturan dan pendanaan akan dimulai pada 2024.

“Jadi kita akan diskusikan dengan DPRD itu salah satu pembahasan anggaran 2025. Untuk subsidi dari pusat abisnya 2025 per Januari. Pada 2024 ini membahas anggaran dengan dewan,” ujarnya.