Ketika Polda Metro Jaya Getol Berantas Judi "Online", tapi Masih Belum Tangkap Bandar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak menyatakan, pihaknya telah mengungkap 23 kasus judi online (judol) dan menangkap 56 tersangka sepanjang 2020 hingga Juni 2024.

Ade mengatakan, dari pengungkapan 23 kasus itu, bandar dan pengelola atau penyedia layanan judi online berada di luar negeri.

“Bandar, servernya, dan pengelola ada di luar negeri. 56 tersangka itu kaki tangan jaringan judi online di luar negeri,” kata Ade dilansir dari Kompas.id, Sabtu (29/6/2024).

Baca juga: Polda Metro Tangkap 59 Pelaku Judi “Online” Dari 23 Kasus Sepanjang 2020-2024

Ade menyampaikan, salah satu pengungkapan kasus judi online terbaru yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Badan Reserse Kriminal Polri adalah situs judi daring Ligaciputra yang bermarkas di Taiwan.

Selain Ligaciputra, terdapat beberapa situs judi online lainnya, di antaranya 1xbet dan w88 dengan total tersangka sebanyak 18 orang dari tiga situs tersebut.

Adapun perputaran uang dari ketiga situs judi daring itu begitu fantastis, yakni mencapai Rp 1,41 triliun.

Sebelumnya, kata Ade, Badan Reserse Kriminal Polri bersama Polda Metro Jaya mengungkap 318 kasus perjudian online dan menangkap 464 tersangka pada rentang 23 April sampai 17 Juni 2024.

Dalam ratusan kasus tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 67 miliar, 494 unit ponsel, 36 unit laptop, 257 rekening, 296 kartu ATM, serta memblokir 98 akun judi daring.

“Ini merupakan praktik kejahatan luar biasa. Judi online telah mempertaruhkan uang tapi juga mempertaruhkan masa depan,” tegas Ade.

Pemberantasan judi online harus luar biasa

Ade menyebutkan bahwa judi online merupakan bagian dari kejahatan luar biasa.

Baca juga: Polda Metro Sebut Judi Online Kejahatan Luar Biasa, Pemberantasannya Harus Luar Biasa

"Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menempatkan kejahatan judi online sebagai kejahatan luar biasa," ujar Ade kepada awak media, Rabu (26/6/2024).

Ade mengatakan, judi online dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena buntut dari praktik ini berakibat panjang.

Oleh sebab itu, pihaknya melakukan cara yang lebih tegas untuk pemberantasan judi online.

"Ini yang menjadi concern, perhatian kita sehingga menempatkan judol ini sebagai kejahatan luar biasa. Maka cara-cara pemberantasannya pun harus luar biasa," jelas Ade.

Ade mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan patroli siber untuk memberantas judi online. Dari patroli siber itu, polisi juga memberikan rekomendasi ke lembaga terkait.

"Hasil temuan yang kita temukan di dunia maya terkait fakta judi online ini, menjadi masukan kita untuk mengajukan blokir situs ke Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika)," ungkap Ade.

Selain itu, polisi telah menelusuri sejumlah nomor rekening yang berkaitan dengan judi online.

Baca juga: Polda Metro Patroli Siber Kumpulkan Daftar Situs Judi Online untuk Diserahkan ke Kominfo

Dari penelusuran tersebut, pihaknya memberikan rekomendasi pemblokiran nomor rekening ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Termasuk upaya kita pada saat penegakan hukum dilakukan terhadap nomor rekening, kemudian kita ajukan blokir, bekerjasama dengan OJK dan PPATK," tutur Ade.

Buru bandar ke luar negeri, tapi terkendala

Ade mengatakan, pihaknya telah memburu bandar judi online hingga ke luar negeri usai mengungkap kasus judi online di Tangerang.

"Terakhir kita melakukan penangkapan di daerah Tangerang, dengan menangkap dua orang tersangkanya terkait dengan website perjudian liga Ciputra. Itu juga intelektual leader-nya atau bandarnya berada di Taiwan," ujar Ade.

Ade mengaku bahwa banyaknya bandar yang bersembunyi di luar negeri menjadi kendala bagi polisi untuk memberantas judi online.

Sebab, polisi perlu berkoordinasi dengan divisi lain dalam kepolisian untuk melakukan penangkapan bandar judi online.

Baca juga: Polda Metro Jaya Buru Bandar Judi Online hingga ke Luar Negeri

"Bahwa keberadaan bandar ini kan di luar negeri, maka ada tata cara yang harus kita lakukan. Utamanya berkoordinasi efektif dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk melacak keberadaan bandar ini," jelas Ade.

Ade menambahkan, koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri perlu untuk dilakukan.

Hal itu bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada divisi terkait melakukan penangkapan terhadap bandar judi online yang berada di luar negeri

"Koordinasi itu kita lakukan dengan Divhubinter untuk mengejar sampai ke bandarnya," imbuh dia.

Minta bantuan penangkapan ke interpol

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, upaya penangkapan bandar judi online di luar negeri seharusnya bisa dilakukan oleh polisi dengan meminta bantuan Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol).

"Kalau (bandar judi online) di luar negeri, sebenarnya bagi negara-negara yang tergabung dalam interpol bisa diselesaikan dengan kerjasama meminta bantuan penangkapannya meskipun belum ada perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara tersebut," kata Fickar kepada Kompas.com, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

"Jadi bisa memanfaatkan interpol secara maksimal," sambungnya.

Fickar menekankan, siapa pun bandar judi online maupun kaki tangannya yang tertangkap harus dibawa ke pengadilan dan disidangkan.

Langkah itu bertujuan agar memberi efek jera kepada para pelaku yang terkait dalam bisnis judi online.

"Kekeliruannya kebanyakan kasus selesai di penyidikan kepolisian, terlepas bagaimana cara penyelesaiannya (termasuk damai). Yang pasti itu berhenti kasusnya di situ, itu salah satu kelemahannya," tutur Fickar.

Lebih lanjut, Fickar mengingatkan agar anggota kepolisian tidak mudah menyerah dalam memburu bandar judi online di luar negeri, apalagi ketika berhadapan dengan orang yang berada di belakang atau melindungi sang bandar.

"Tapi yang utama jangan mempan disuap. Dari sisi pidana, jika penjudi atau bandar tertangkap tapi tidak diteruskan ke pengadilan, maka oknum yang menerima suap atau tidak mau menyelesaikan harus diproses pidana juga," pungkasnya.

(Penulis: Rhama Purna Jati, Aguido Adri (Kompas.id), I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Maria Susy Berindra (Kompas.id), Fitria Chusna Farisa, Jessi Carina)